Makalah - Masa Politik Etis | Kumpulan Makalah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal sebelum dilaksanakannya Politk Etis keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia begitu buruk dan jauh dari kata sejahtera terutama untuk pendidikan pribumi yang bukan dikalangan bangsawan. Pendidikan bukan menjadi baik justru sebaliknya. Dari bidang ekonomi tanah-tanah rakyat yang luas masih dikuasai pemerintahan Belanda dan penguasa tradisional meyebabkan rakyat hanya penyewa dan pekerja saja.

Bidang politk masalah yang berkembang saat ini adalah sentralisasi politik yang kuat sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan dan keuangan antara pemerintah kolonial dan bangsa Indonesia yang berdampak pada tidak sejahteraannya pribumi.

Keadaan ini mendapatkan tanggapan dari golongan sosial demokrat yang didalangi oleh Von Deventer yang kemudian dijuluki bapak pangeran etis yang menginginkan adanya balas budi unntuk bangsa Indonesia. Van Deveter dalam majalah de gres mengkritrik pemerintah kolonial dan menyarankan agar dilakukan politik kehormatan (hutang kekayaan) atas segala kekayaan yang telah diberikan bangsa Indonesia terhadap negara Belanda.

B. Rumusan Masalah
  1. Apa yang melatarbelakangi masa politik etis?
  2. Bagaimana Hakekat Politik Etis?
  3. Bagaimana implikasi politik etis di indonesia?
  4. Bagaimana Dampak Politik Etis Dalam Bidang Pendidikan?
  5. Bagaimana  Pendidikan dan Pengajaran Pada Saat Politik Etis?
C. Tujuan Penulisan
  1. Menambah pemahaman mahasiswa tentang politik etis.
  2. Untuk pemenuhan tugas mata kuliah sejarah Indonesia I. 
 
 
 Baca Juga:

Contoh Naskah Pidato Singkat Tentang Pendidikan

 

BAB II
PEMBAHASAN

A. Latar belakang politik etis.

Pada permulaan abad 20, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar dalam sejarahnya. Kekuasaannya memperoleh definisi kewilayaan baru dengan selesainya upaya-upaya penaklukan. Kebijakan kolonial Belanda untuk mengeksploitasi terhadap Indonesia mulai berkurang sebagai pembenaran utama bagi kekuasaan Belanda, dan di gantikan dengan pertanyaan-pertanyaan keperihatinan atas kesejateraan bangsa Indonesia. kebijakan ini di namakan Politik Etis.

Masa munculnya kebijakan ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang akan dapat memahami sejarah Indonesia pada awal abad 20 apabila tidak mengacu pada kebijakan. Namun Politik Etis hanya menmpilkan banyak janji-janji dari pada penampilanya, dan fakta-fakta penting tantang eksploitasi dan penaklukan dalam kenyataan tidak mengalamim perubahan.

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri terhadap berbagai kebijakan pemerintah kolonial, diantaranya :
  1. Sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia. 
  2. Sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki kesejahteraan rakyat.
  3. Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat.
  4. Rakyat kehilangan tanahnya.
Kecaman-kecaman terhadap pemerintahan bangsa Belanda yang di lontarkan dalam novel Max Havelaar dan sebagai pengungkapan yang lainnya mulai menambahkan hasil. Semakin banyak yang mendukung pemikiran untuk mengurangi penderitaan rakyat Indonesia. selama zaman liberal (1870-1900) kapitalisme swasta memainkan pengaruh yang sangat menentukan terhadap kebijakan penjajahan. Industri Belanda mulai melihat Indonesia sebagai pasar yang potesial yang standar hidupnya perlu di tingkatkan.

Modal Belanda maupun Internasional mancari peluang-peluang baru bagi investasi dan eksploitasi bahan-bahan mentah, khususnya di daerah-daerah luar jawa, terasa adanya kebutuhan tenaga kerja Indonesia dalam perusahaan-perusahaan modern. Oleh kerena itulah, maka kepentingan-kepentingan perusahaan mendukung keterlibatan penjajah yang semakin intensif untuk mencapai ketenteraman, kesejatraan, keadilan dan moderitas. Pihak yang beraliran kemanusiaan membenarkan apa yang dipikirkan kalangan pengusaha itu akan menguntungkan, dan lahirlah Politik Etis.  

Pada tahun 1899 C Th. Van Deventer, seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia selama 1880-1897, menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Een eereschuld (suatu hutang kehormatan) di dalam majalah berkala Belanda de Gids. Ia menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada Indonesia terhadap semua kekayaan yang telah diperas dari negeri Indonesia. Hutang ini sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia.

Pada tahun 1901 Ratu Wilhelmina (1890-1948) menumumkan saatu penyelidikan tentang kesejateraan masyarakat yang berada di Jawa, dan demikian politik etis secara resmi di sahkan.

Isi pidato raja Belanda yaitu : “sebagai negeri Kristen, Nederland berkewajiban di kepulauan Hindia Belanda untuk lebih baik mengatur kedudukan legal pendudukan pribumi, memberikan pada dasar yang tegas kepada misi Kristen, serta meresapi keseluruhan tindak laku pemerintahan dengan kesadaran bahwa Nederland mempunyai kewajiban moral untuk memenuhinya terhadap penduduk di daerah itu. Berhubung dengan itu, kesejateraan rakyat Jawa yang merosot memerlukan perhatian khusus. Kami meningkatkan diadakannya penelitian tentang sebab-sebabnya”.

Pada tahun 1902 Alexander W.F. Idenburg menjadi Menteri Urusan Daerah-daerah Jajahan, maka Idenburg mempunyai lebih banyak kesempatan dari pada siapa saja untuk mempraktekan pemikiran-pemikiran politik Etis. Pihak Belanda pun menyebutkan tiga prinsip yang di anggap dasar kebijakan baru tersebut : edukasi, imigrasi, dan irigasi. Untuk melaksanakan proyek tersebut di perlukan adanya dana sehingga Politik Etis dapat berjalan.

Akan tetapi semua usaha akan sia-sia tanpa pendidikan massa. Pendidikan dan emansipasi bangsa Indonesia secara berangsur-angsaur itulah inti Politik Etis. Pendidikan Indonesia harus di arahkan dari ketidakmatangan yang di paksakan agar berdiri di atas kaki sendiri. Mereka harus di berikan lebih banyak tanggung jawab dalam administrasi oleh orang-orang pribumi. Banyak diantara penganut Politik Etis yakni bahwa Indonesia harus berkembang menjadi kebudayaan Barat.

Pada tahap pertama golongan aristokrasi yang harus terkena pengaruhnya kebudayaan Barat. Usaha westernisasi penduduk asli kemudian dikenal sebagai asosiasi. Tujuannya ialah menjembatani Timur dan Barat, orang Indonesia dengan orang Belanda. Yang di jajah dengan yang menjajah. Bahwa timbul asimlasi yang bertujuan memberikan tanah jajahan struktur sosial dan politik yang sama dengan negeri Belanda. Sampai saat meninggalnya pada tahun 1915 Deventer adalah salah satu pencetus politik etis yang terkenal, sebagai penasehat pemerintah dan anggota parlemen.

B. Hakekat Politik Etis

Suatu istilah dan konsep yang dipakai untuk mensejahterakan Bangsa jajahan adalah politik etis, istilah ini awalnya hanya sebuah kritikan-kritikan dari para kalangan liberal dan Sosial Demokrat terhadap politik kolonial yang di rasa tidak adil dan menghilangkan unsur-unsur humanistik, golongan Sosial Demokrat yang saat di wakili oleh van Kol, van Deventer dan Brooshooft adalah orang-orang yang ingin memberadabkan bangsa Indonesia.

Yang menjadi stimulus dari politik etis adalah kritikan yang di buat oleh van Deventer dalam majalah De Gies yang intinya mengkritik pemerintahan kolonial dan menyarankan agar dilakukan politik kehormatan (hutang kekayaan) atas segala kekayaan yang telah diberikan oleh bangsa Indonesia terhadap negera Belanda yang keuntungan menjadi 5 kali lipat dari hutang yang mereka anggap di buat oleh bangsa Indonesia. Yang kemudian di respon oleh Ratu Wilhemina dalam pengangkatanya sebagai Ratu baru Belanda pada tahun 1898 dan mengeluarkan pernyataan bhawa Bangsa Belanda mempunyai hutang moril dan perlu diberikan kesejahteraan bagi bangsa Indoensia.

Selain dua faktor ini juga terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan politik etis semakin genjar dilakukan yaitu perubahan politik di Belanda yaitu dengan berkuasanya kalangan liberal yang menginginkan dilakukanya sistem ekonomi bebas dan kapitalisme dan mengusahakan agar pendidikan mulai di tingkatkan di Indonesia. Adanya doktrin dari dua golongan yang berbeda semakin membuat kebijakan politik etis ini agar segera dilaksnakan yaitu :
  • Golongan Misionaris : 3 partai kristen yang mulai mengadakan pembagunan dalam bidang pendidikan yaitu patrai Katolik, Partai Anti-Revolusioner dan Partai Kristen yang programnya adalah kewajiban bagi Belanda untuk mengangkat derajat pribumi yang didasarkan oleh agama.
  • Golongan Konservatif : menjadi kewajiban kita sebagai bangsa yang lebih tinggi derajatnya untuk memberdabkan orang-orang yang terbelakang.
Itulah dua doktrin yang berkembang pada saat itu karena bagi mereka tujuan terakhir politik kolonial seharusnya ialah meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan moral penduduk pribumi, evolusi ekonomi bukan eksploitasi kolonial melainkan pertanggujawaban moral.

Politik etis itu sendiri memiliki arti politik balas jasa, politik balas budi, politik kehormatan ataupun hutang kekayaan mungkin intinya sama secara harfiah, setelah tadi dijelaskan bahwa politik etis ini di kumandangkan oleh golongan Sosial Demokrat yang didalangi oleh van Deventer yang menginginkan adanya balas budi untuk bangsa Indonesia.

Politik etis bertendensi pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat dan efisiensi. Karena pada saat diberlakukanya politik etis tahun 1900 keadaan politik, sosial dan ekonomi kacau balau, bidang ekonomi di guncang oleh berjangkitnya hama pada tanaman terutama tebu, penyakit yang berkembang kolera dan pes maka tak mengherankan Bangsa Eropa enggan datang ke Jawa karena berkembangnya penyakit menular itu, sanitasi yang begitu buruk.

Dalam bidang sosial adalah jumlah masyarakat yang melek huruf hanya 1 % dari 99 % penduduk yang ada di Indonesia dan adalah masalah, karena kekurangan tenaga kerja yang perofesional dalam berbagai bidang dan birokrasi karena para pegawai yang didatangkan dari Belanda enggan datang karena isu penyakit menular yang ada di jawa, selain itu juga masalah kepadatan penduduk yang yang menjadi masalah di Jawa dan Madura, dan ini perlu dilakukan penyelesaianya secara segera. Bidang politik masalah yang berkembang saat itu adalah sentralisasi politik yang kuat sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan dan keungan antara pemerintahan kolonial dan Bangsa Indonesia yang berdampak pada ketidaksejahteraan pribumi.

Maka tak mengherankan jargon dan program yang dikumandangkan dalam politik etis adalah dalam tiga bidang yaitu Irigate (pengairan dan infrastruktur) , Educate (pendidikan), Emigrate (Transmigrasi) yang kesemuanya adalah program utama mereka.

1. Irigasi (Pengairan) dan Infrastruktur

merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sosial dan prasarana untuk kesejahteraan terutama dibidang pertanian dan perkebuna, serta perbaikan prasarana infrastruktur. Disini masyarakat pribumi di beri pengetahuan teknologi dalam bidang pengairan yang lebih modern, untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik, tanpa menunggu lama seperti sebelumnya yang hanya mengandalkan musim hujan saja untuk menghasilkkan pertanian yang baik, tetapi dengan adanya Irigasi yang di ajarkan oleh Belanda, masyarakat pribumi dapat bercocok tanam pada musim kemarau juga.

2. Educate (pendidikan)

Merupakan program peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumlah buta huruf yang implikas baiknya untuk pemerintah Belanda, yaitu dengan pendirian sekolah-sekolah. Karena pelajar yang berkualitas dapat di jadikan pegawai oleh pemerintah Belanda. Itu salah satu tujuan Belanda melakukan Politik Etis untuk menggalih potensi masyarakat pribumi.

3. Emigrasi (transmigrasi)

Merupakan program pemerataan pendidikan Jawa dan Madura dengan dibuatnya pemukiman di Sumatra Utara dan Selatan dimana dibuka perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak sekali pengelola dan pegawainya, Akan tetapi kebijakan pertama dan kedua disalah gunakan untuk pemerintah Belanda dengan membanggun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi, hanya pendidikan yang membawa dampak positif bagi Indonesia. selain untuk pemerantaan

penduduk, tujuan Belanda adalah membuka lahan pertanian yang baru, dengan cara memindahkan penduduk dari daerah padat Penduduk ke daerah yang penduduknya jarang, untuk membuka lahan pertanian baru.

Bahasa belanda dimasukan sebagai pelajaran di beberapa Sekolah Kelas Satu dan sejumlah kursus di buka dengan maksud itu, akan tetapi bahasa Belanda tak kunjung menjadi bahasa rakyat. Orang Belanda sendiri tampaknya keberatan untuk memberikan bahasa dan kebudayaan Belanda, sebagian hanya untuk merusak adat istiadat Indonesia, akan tetapi Belanda sangat takut jika orang-orang Indonesia menguasai kebudayan, pengetahuan, teknik, dan organisasi. Dengan itu Belanda mendirikan lembaga pendidikan untuk mengatasi menjamurnya pendidikan pesanteren.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut:

1. Irigasi

Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.

2. Edukasi

Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya. Politik pendidikan kolonial erat hubungan dengan politik mereka pada umumnya, sesuatu politik yang di dominasi oleh golongan-golongan yang berkuasa dan tidak di dorong oleh nilai-nilai etnis dengan maksud untuk membina kematangan  politik dan kemerdekaan tanah jajahan. Berhubungan dengan sikap itu kita dapat kita lihat sejumlah ciri politik dan praktis pendidikan yaitu:
  1. Gradualisme yang luar biasa dalam menyediakan pendidikan bagi anak-anak Indonesia.
  2. Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi.
  3. Control sentral yang kuat
  4. Keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai factor penting dalam perkembangan pendidikan
  5. Prinsip konkordasi yang menyebabkan maka sekolah di Indonesia sama dengan di negeri Belanda.
  6. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis utuk pendidikan anak pribumi.

Pendirian sekolah oleh pemerintahan kolonial Belanda, bertujuan memecah belah pribumi Islam, sejak kanak-kanak. Dari bangaunan sekolah dan kurikulum antara anak Indonesia dan bangsawan serta prioritas lainya di beda-bedakan. Sekaligus putra putrid bangsawan Muslim dan putra putrid yang Islam, namun mendapatkan proritas sekolah di sekolah Eropa. Dengan dicampurnya di sekolah Eropa, anak bangsawan dan sultan menjadi jauh dari pengauh pembinaan ulama.

3. Migrasi

Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.

Demi memudahkan penguasaan etnis maka wilayah kota dibagi-bagi dalam berbagai sub area hunian, dapat dilihat di Jakarta antara lain adanya kampung Melayu, kampung Bali, kampung Jawa, dan lain-lainnya. Khusus untuk etnis Ambon mendapatkan area hunian yang terpisah dengan etnis lainya. Pemisahan ini disebabkan oleh orang Ambon banyak yang menjadi Belanda untuk menyebarkan agama Kristen sama halnya etnis Batak dan Manado.

C. implikasi pelaksanaan Politik Etis

Dampak yang di timbulkan oleh Politik Etis tentunya ada yang negatif dan positif namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa hampir semua program dan tujuan awal dari Politik Etis banyak yang tak terlaksana dan mendapat hambatan. Namun satu program yang berdampak positif dengan sifat jangka panjang bagi bangsa Indonesia adalah bidang pendidikan yang akan mendatangkan golongan terpelajar dan terdidik yang dikemudian hari akan membuat pemerintahan Belanda menjadi terancam dengan munculnya Budi Utomo, Sarikat Islam dan berdirinya Volksraad. Adapun dampak-dampak yang terlihat nyata adalah dalam tiga bidang :
  1. Politik : Desentralisasi kekuasaan atau otonomi bagi bangsa Indonesia, namun tetap saja terdapat masalah yaitu golongan penguasa tetap kuat dalam arti intervensi, karena perusahaan-perusahaan Belanda kalah saing dengan Jepang dan Amerika menjadikan sentralisasi berusaha diterapkan kembali.
  2. Sosial : Lahirya golongan terpelajar, peningkatan jumlah melek huruf, perkembangan bidang pendidikan adalah dampak positifnya namun dampak negatifnya adalah kesenjangan antara golongan bangsawan dan bawah semakin terlihat jelas karena bangsawan kelas atas dapat berseolah dengan baik dan langsung di pekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda.
  3. Ekonomi : lahirnya sistem Kapitalisme modern, politkk liberal dan pasar bebas yang menjadikan persaingan dan modal menjadi indikator utama dalam perdagangan. Sehingga yang lemah akan kalah dan tersingkirkan. Selain itu juga muculnya dan berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta dan asing di Indonesia seperti Shel
D. Dampak Politik Etis Dalam Bidang Pendidikan.

Seperti yang telah di paparkan sebelumnya politik etis yang dijalankan oleh pemerintah Belanda yang oleh Van Deventer dikonsepsikan dalam wujud irigasi, edukasi dan emigrasi ini berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat pribumi. Salah satu yang terpenting adalah pada bidang pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Belanda, dimana dalam bidang ini yang awalnya pemerintah Belanda bertujuan untuk membentuk masyarakat pribumi sebagai pegawai pemerintah rendah yang memiliki loyalitas tinggi terhadap pemerintah ternyata semakin lama malah bisa dibilang menjadi bumerang terhadap pemerintahan belanda itu sendiri.

Pendidikan yang dibangun oleh pemerintah Belanda di bawah Van Deventer diawali dengan pembentukan sekolah-sekolah untuk masyarakat pribumi, tujuannya seperti yang sudah di paparkan sebelumnya, yakni memberikan pendidikan kepada masyarakat pribumi tentang tradisi yang paling baik dari Barat yang nantinya diharapkan bagi yang bersekolah di sekolah yang didirikan pemerintah itu, mereka menjadi tokoh penting yang berpengaruh luas dalam masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda ternyata dibatasi. Batasannya adalah pada pemberian kesempatan sekolah kepada masyarakat elit pribumi.

Sebelum politk etis di bentuk, yakni pada masa VOC memegang kendali atas pemerintahan di Indonesia ternyata telah dikenal sistem pendidikan. Namun, ternyata jauh sebelumnya yakni pada masa sebelum politik, di Indonesia telah mengenal sistem pendidikan. Untuk itu sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai pendidikan masa penjajahan Belanda, kita perlu mengetahui pendidikan sebelum masuknya penjajahan Belanda, yakni pada masa pemerintahan VOC

E. Pendidikan dan Pengajaran Pada Saat Politik Etis

Diseluruh dunia terdapat perkembangan dan pembaruan di bidang politk, ekonomi, dan ide – ide. Hal ini mendorong pemerintah Belanda untuk memberikan lebih banyak lagi kesempatan anak bumi putera untuk menerima pendidikan. Atas dasar itulah, timbul suatu aliran di kalangan bangsa Belanda yang terkenal sebagai politik etis (etiche politiek). Aliran ini dicetuskan oleh Van Deventer dengan semboyan “Hutang Kehormatan”. Akhirnya, aliran ini terkenal dengan slogan edukasi, irigasi, dan emigrsi.

Selain Van Deventer, ada pula Snouck Hourgroje, tokoh Belanda yang mendukung pemberian pendidikan kepada aristrokat Bumiputera. Menurut balai pustaka jenis sekolah yang ada, antara lain :

1. Pendidikan Rendah (lager Onderwijs) 
Pada hakikatnya pendidikan dasar untuk tingkat sekolah dasar menggunakan dua sistem pokok, yaitu:
  • Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.
  • Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah.
2. Pendidikan lanjutan / Pendidikan menengah (Midleboar Onderwijs)

Sebenarnya terdapat satu jenis sekolah lanjutan menurut sistem persekolahan Belanda di golongan sekolah dasar, yaitu sekoilah dasar yang lebih luas (Meer Vitgebreld lagere Onderwijs) atu MULO yang berbahasa pengantar bahasa Belanda, denag lama sekolah antara tiga sampai empat tahun.

3. Sekolah menengah Umum (Algemeene Middlebares School atau AMS) 

merupakan kelanjutan dari MULO yang berbahasa Belanda dan diperuntukkan untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing dengan lama belajar tiga tahun. AMS terdiri dari 2 jurusan yaitu :
  • Pengetahuan Kebudayaan.
  • Pengetahuan Alam.
4. Sekolah Warga Negara Tinggi (Hooger Burger School atau HBS). 

Sekolah ini disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan Bumiputera, atau tokoh – tokoh terkemuka.bahasa pengantar yabg dipakai yaitu bahasa Belanda dan berorientasi ke Eropa barat, khususnya Belanda. Lama sekolah antara tiga dan lima tahun.

Selain sekolah lanjutan Belanda juga mendirikan sekolah kejuruan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis. Adapun jenis – jenis sekolah kejuruan yang ada sebagai berikut:

a. Sekolah Pertukangan ( Ambachts Leergang)

Sekolah ini berasal dari sekolah Pekerjaan Tangan (Hondwerk School) dan Sekolah Kerajinan Tangan (Njverheid School) yang pertama didirikan pada tahun 1881. sekolah ini berbahasa pengantar Belanda, sedangkan lama sekolah tiga tahun dan bertujuan untuk mendidik dan mencetak mandor (werkbaas).

b. Sekolah Teknik (Technish Onderwijs)

Sekolah ini merupakan kelanjutan dari Ambachts School, berbahasa pengantar Belanda dan lama sekolah tiga tahun. Yang mula – mula didirikan adalah Koningin Wihelmina School pada tahun 1906 di Jakarta.

c. Pendidikan Dagang (Handels Onderwijs)

Tujuan dari pendirian Sekolah Dagang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perusahaan   – perusahaan Eropa yang berkembang dengan pesat.

d. Pendidikan Pertanian (Landbauw Oderwijs)

Tahun 1911 mulai didirikan Sekolah Pertanian (Cultuur School yang tediri dari dua jurusan yaitu pertanian dan kehutanan. Sekolah ini menerima lulusan Sekolah Dasar yang berbahasa pengantar Belanda. Lama belajar adalah tiga sampai empat tahun dan bertujuan untuk menghasilkan pengawas – pengawas pertanian & kehutanan.

e. Pendidikan kejuruan Kewanitaan (Meisjes Vokonderwijs)

Pendidikan ini dipengaruhi oleh gagasan – gagasan R.A. Kartini maka pemerintah mulai memberikan perhatian kepada bidang ini. Pada tahun 1918 didirikan Sekolah Kepandaian Putri (Lagere Nijverheidschool voor Meisjes). Sekolah sejenis yang didirikan oleh swasta dinamakan Huishoudschool (Sekolah Rumah Tangga) lama belajar tiga tahun. Disamping itu, ada sekolah Van Deventer yang memberiokan pendidikan keputrian yang berorientasi Eropa (Belanda). Sekolah Van Deventer memberikan juga pendidikan untuk menjadi guru Sekolah Taman Kanak – Kanak (Frobel Onderwijs).

f. Pendidikan Keguruan (Kweekschool).

Lembaga keguruan ini merupakan lembaga tertua dan sudah ada sejak permulaan abad kesembilan belas. Sekolah Guru Negeri yang pertama didirikan pad tahun 1851 di Surakarta. Sebelum itu, pemerintah telah menyelenggarakan kursus – kursus guru yang diberi nama Normal Cursus yang dipersiapkan untuk menghasilkan guru – guru Sekolah Desa.

Pada abad ke dua puluh para kalangan penganjur politik etis mengemukakan gagasan mereka untuk segera membentuk Pendidikan Tinggi(Hooger Onderwijs). Dan pada trahun 1910 didirikan Perkumpulan Universitas Indonesia (Indische Universiteits Veriniging) yang bertujuan untuk mendirikan pendidikan tinggi, baik melalui pemerintah maupun swasta.Adapun pendidikan tinggi ini meliputi tiga bidang keahlian sebagai berikut.

g. Pendidikan Tinggi Kedokteran

Lembaga pendidikan ini di Indonesia dimulai dari Sekolah Dokter Djawa yang didirikan pada tahun 1851. lama belajar dua tahun, setelah tamat dari sekolah dasar lima tahun. Bahasa pengantar bahasa melayu dan pada tahun 1913 Sekolah Dokter Djawa diubah namanya menjadi STOVIA. Pada tahun 1913 disamping STOVIA di Jakarta didirikan pula Nederlandsch Indische Artsenschool (NIAS) di Surabaya yang syarat dan lama belajarnya sama.

h. Pendidikan Tinggi Hukum.

Pendidikan Tinggi Hukum dimuli dari Sekolah Hukum (Rechtsschool) yang didirikan pada tahun 1909. sekolah ini menerima lulusan ELS dan lama pendidikan tiga tahun serta berbahasa pengantar bahasa Belanda.

i. Pendidikan Tinggi Teknik

Pada tahun 1920 pemerintah benarr – benar mendirikan pendidikan tinggi pertama yang betul – betul memenuhi syarat sebagai perguruan tinggi . tetapi pada periode ini masih terdapat masalah pendidikan, antara laihn :
  • Masalah semua rakyat Indonesia belum memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki pendidikan.
  • Mata pelajaran yang diperuntukkan untuk Pribadi di sekoilah rendah Bumiputera bertendensi untuk menjadikan bangsa Indonesia mempunyai rasa harga diri kurang dan tida mendidik supaya menjadi anak yang cerdas.

BAB III
PENUTUP 

A. Kesimpulan

Lahirnya Politik Etis di karenakan Belanda ingin membalas budi pada bangsa Indonesia yang telah banyak memberikan hasil kekayaan alam dan tenaga masyarakat pribumi untuk Belanda. Politik Etis di prakarsai oleh Van Deventer yang prihatin terhadap nasib rakyat Indonesia yang kekayaan alamnya sudah banyak di ambil oleh Belanda.

Isi Politik Etis ada tiga yaitu, pendidikan, pengairan, perpindahan penduduk, yang di dasarkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik di Indonesia

Politik Etis tidak semata-mata untuk bangsa Indonesia, tetapi juga untuk Belanda. Karena dari politik etis terciptanya golongan terpelajar yang dapat di pergunakan oleh Belanda untuk di jadikan pegawai, dan hasil pertanian yang di lakukan oleh rakyat pribumi di ambil oleh Belanda. Jadi politik etis hanya penghalus dari kata tanam paksa.

B. Saran

Dalam pembuatan makalah ini mungkin masih banyak terdapat kekurangan baik dari isi maupun cara penulisannya. Untuk itu kami sebagai penulis mohon maaf apabila pembaca tidak merasa puas dengan hasil yang kami sajikan, dan kritik beserta saran juga kami harapkan agar dapat menambah wawasan untuk merperbaiki penulisan makalah kami.
 
 


DAFTAR PUSTAKA

Bautet. I.J  Brugmans. 1987. Politik Etis dan Revolusi kemerdekaan. Obor: Jakarta
Djoened, Marwati, Poesponegoro dan Notosusanto, Nugroho. 1993.
Sejarah Indonesia Jilid V. Balai Pustaka : Jakarta
Nasution. 1983. Sejarah Pendidikan Indonesia. Bumi Aksara : Bandung
Manssur, Ahmad, Suryanegara. 2009. Api Sejarah. Salamdani : Bandung
Kartodirjo, Sartono. 1990. Pengantar Sejrah Indonesia Baru jilid 2. Gramedia
Pustaka : Jakarta
Riclefs. 2007. Sejarah Indonesia Modern. Universitas Gajah Mada Press :
Yogyakarta


EmoticonEmoticon