Dampak Positif dan Negatif Tanam Paksa

Tanam paksa atau dalam bahasa Belanda lebih dikenal dengan istilah cultuur stelsel, merupakan ide yang dicetuskan oleh seorang gubernur jendral Belanda bernama Johannes Van den Bosch. Dalam tanam paksa sendiri Indonesia merupakan pihak yang sangat dirugikan, sementara keuntungan dari tanam paksa sebagian besar untuk Belanda. Dalam pelaksanaannya, tanam paksa sepenuhnya diawasi oleh pegawai-pegawai bangsa Belanda. Sementara itu para pekerja akan mendapatkan upah atau sering disebut cultuur procenten.

Upah yang diperoleh akan bergantung kepada sebera besar hasil yang dikumpulkan kemudian diserahkan kepada Belanda. Dengan sistem yang seperti itu maka para pelaksana tanam paksa menghalalkan segala cara untuk meraih hasil yang besar, akibatnya terjadi berbagai penyimpangan pelaksanaan sistem tanam paksa, penyelewengan tersebut diantaranya:

1. Rakyat lebih fokus menanam tanaman kualitas ekspor, dibandingkan menggarap ladang atau sawah untuk tanaman lokal.
2. Bagi rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja ekstra keras melebihi waktu yang ditentukan.
3. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima dari seluruh lahan yang digarap.
4. Apabila terdapat kelebihan hasil panan, tidak dikembalikan ke petani.
5. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab rakyat.

Baca Juga:

Definisi atau Pengertian singkat tentang Hakim

Dampak Positif dan Negatif Tanam Paksa VOC

Pelaksanaan tanam paksa mengakibatkan dampak yang besar bagi bangsa Indonesia baik itu dampak positif maupun negatif. Berikut adalah penjelasan selengkapnya:

Dampak Positif

1. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru.
2. Rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor.

Dampak Negatif

1. Penderitaan fisik dan mental kerena bekerja terlalu keras.
2. Pajak yang besar
3. Pertanian lokal khususnya padi mengalami gagal panen.
4. Kelaparan dan kematian dimana-mana
5. Menurunnya jumlah penduduk Indonesia

Itulah ringkasan dampak positif serta negatif dari diberlakukannya metode tanam paksi di Indonesia oelh pihak VOC atau Belanda.