Artikel Lengkap Susunan Organisasi Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Tugas Nya

Seperti lembaga atau organisasi lainnya, dan dalam rangka untuk mempermudah serta memperlancar kerja para pegawai, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian ini mempunyai susunan organisasi kepegawaian.
Kemudian sesuai dengan ketentuan angka 3 (tiga) Surat Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980, maka susunan organisasi Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
  1. Menteri Negara Penerbitan Aparatur Negara sebagai Ketua merangkap Anggota.
  2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
  3. Sekretaris Kabinet sebagai anggota.
  4. Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman sebagai anggota.
  5. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai anggota.
  6. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Dirjen PUOD) pada Departemen Dalam Negeri sebagai anggota.
  7. Ketua Pengurus Pusat KORPRI sebagai anggota.

Tugas Pokok Badan Pertimbangan Kepegawaian



Adapun tugas pokok Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana telah dituangkan di dalam angka 2 (dua) Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 adalah sebagai berikut :
a. Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan hukuman disiplin :
  1. (1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
  2. (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Golongan ruang IV / a ke bawah.
b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul menjatuhkan hukuman disiplin berupa:
  1. (1) Pemberhentian dengan hormat tidak ata permintaan sendiri, dan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV / b ke atas.
  2. (2) Pembebasan jabatan bagi pejabat eselon I yang diajukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.


EmoticonEmoticon