Makalah Pencapaian Swasembada Pangan | Kumpulan Makalah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini sektor pertanian adalah salah satu sektor yang mempengaruhi pembangunan nasional. Pembangunan sektor pertanian menjadi sesuatu yang penting dan strategis. Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional. Belajar dari pengalaman masa lalu dan kondisi yang dihadapi saat ini, sudah selayaknya sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan nasional.

Pembangunan sektor pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional semakin penting dan strategis. Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional, baik sumbangan langsung dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, menyediakan sumber pangan dan bahan baku industri atau biofuel, pemicu pertumbuhan ekonomi di pedesaan, perolehan devisa, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Dengan demikian, sektor pertanian masih tetap akan berperan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Belajar dari pengalaman masa lalu dan kondisi yang dihadapi saat ini, sudah selayaknya sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan nasional. Sektor pertanian haruslah diposisikan sebagai sektor andalan perekonomian nasional.

Era Soeharto Indonesia pernah mencapai swasembada beras sehingga kebutuhan akan beras lokal dapat terpenuhi sehingga tidak perlu melakukan impor. Tetapi, kebijakan yang menganut trend Revolusi Hijau yang kala itu menjadi program mendunia untuk mengatasi kelangkaan bahan pangan pokok, terakhir diakui oleh sebagian besar ilmuan dibidang pertanian merupakan kebijakan yang salah, karena teknik mendongkrak hasil produksi menggunakan pupuk kimiawi dalam skala besar yang justru merugikan aktivitas pertanian.

B. Rumusan masalah
  1. Apa Pengertian Swasembada Pangan?
  2. Apa Masalah dan Tantangan dalam Pembangunan Pertanian?
  3. Apa Faktor-faktor untuk Mencapai Swasembada Pangan?
  4. Bagaimana Penghargaan FAO saat Mencapai Swasembada Pangan?
C. Tujuan Makalah
  1. Untuk Mengetahui Pengertian Swasembada Pangan
  2. Untuk Mengetahui Masalah dan Tantangan dalam Pembangunan Pertanian
  3. Untuk Mengetahui Faktor-faktor untuk Mencapai Swasembada Pangan
  4. Untuk Mengetahui Penghargaan FAO saat Mencapai Swasembada Pangan


Baca Juga:

Lengkap Contoh Kata Penutup yang Baik dan Benar



BAB II
PENDAHULUAN

A. Pengertian Swasembada Pangan

Swasembada pangan berarti kita mampu untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan dengan bermacam-macam kegiatan yang dapat menghasilkan kebutuhan yang sesuai diperlukan masyarakat Indonesia dengan kemampuan yang dimilki dan pengetauhan lebih yang dapat menjalankan kegiatan ekonomi tersebut terutama di bidang kebutuhan pangan.Yang kita ketahui Negara Indonesia sangat berlimpah dengan kekayaan sumber daya alam yang harusnya dapat menampung semua kebutuhan pangan masyarakat Indonesia slah satu cara yaiutu dengan berbagai macam kegiatan seperti ini:
  • Pembuatan UU & PP yg berpihak pada petani & lahan pertanian.
  • Pengadaan infra struktur tanaman pangan seperti: pengadaan daerah irigasi dan jaringan irigasi, pencetakan lahan tanaman pangan khususnya padi, jagung, gandum, kedelai dll serta akses jalan ekonomi menuju lahan tsb.
  • Penyuluhan & pengembangan terus menerus utk meningkatkan produksi, baik pengembangan bibit, obat2an, teknologi maupun sdm petani.
  • Melakukan Diversifikasi pangan, agar masyarakat tidak dipaksakan utk bertumpu pada satu makanan pokok saja (dlm hal ini padi/nasi), pilihan diversifikasi di Indonesia yg paling mungkin adalah sagu, gandum dan jagung (khususnya Indonesia timur).Sektor pertanian harus dibangun lebih dahulu, sektor ini harus ditingkatkan produktivitasnya. Bertumpu pada sektor pertanian yang makin tangguh itulah, kemudian dibangun sektor-sektor lainnya. 
Pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian, seperti irigasi dan perhubungan, cara-cara bertani dan teknologi pertanian yang baru diajarkan dan disebarluaskan kepada para petani melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, penyediaan pupuk dengan membangun pabrik-pabrik pupuk. Kebutuhan pembiayaan para petani disediakan melalui kredit perbankan.

Pemasaran hasil-hasil produksi mereka diberikan kepastian melalui kebijakan harga dasar dan kebijakan stok beras oleh pemerintah (Badan Urusan Logistik atau Bulog). Strategi yang mendahulukan pembangunan pertanian tadi telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia berswasembada beras, menyebarkan pembangunan secara luas kepada rakyat, dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1992, produksi padi sangat meningkat. Dalam tahun 1968 produksi padi mencapai 17.156 ribu ton dan pada tahun 1992 naik menjadi 47.293 ribu ton yang berarti meningkat hampir tiga kalinya. Perkembangan ini berarti bahwa dalam periode yang sama, produksi beras per jiwa meningkat dari 95,9 kg menjadi 154,0 kg per jiwa. Prestasi yang besar, khususnya di sektor pertanian, telah mengubah posisi Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar di dunia dalam tahun 1970-an menjadi negara yang mencapai swasembada pangan sejak tahun 1984. Kenyataan bahwa swasembada pangan yang tercapai pada tahun itu, juga selama lima tahun terakhir sampai dengan tahun terakhir Repelita V tetap dapat dipertahankan Kesejahteraan Penduduk.

Strategi mendahulukan pembangunan bidang pertanian disertai dengan pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang meliputi penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, air bersih, dan perumahan sederhana. Strategi ini dilaksanakan secara konsekuen dalam setiap Repelita. Dengan strategi ini pemerintah telah berhasil mengurangi kemiskinan di tanah air.

Hasilnya adalah jumlah penduduk miskin di Indonesia makin berkurang. Pada tahun 1970-an ada 60 orang di antaranya yang hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Jumlah penduduk miskin ini sangat besar, yaitu sekitar 55 juta orang. Penduduk Indonesia yang miskin ini terus berkurang jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 1990 tinggal 15 orang yang masih hidup miskin dari setiap 100 orang.

Hanya sedikit negara yang berhasil menurunkan jumlah kemiskinan penduduknya secepat pemerintah Indonesia. Prestasi ini membuat rasa percaya diri bangsa Indonesia bertambah tebal. Pada waktu Indonesia mulai membangun tahun 1969, penghasilan rata-rata per jiwa rakyat Indonesia hanya sekitar 70 dolar Amerika per tahun. Tahun 1993, penghasilannya sudah di atas 600 dolar Amerika. Selain menurunnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya penghasilan rata-rata penduduk sebagaimana tersebut di atas, juga harapan hidup masyarakat telah meningkat.

Jika pada awal tahun 1970-an penduduk Indonesia mempunyai harapan hidup rata-rata 50 tahun, maka dalam tahun 1990-an harapan hidup itu telah meningkat menjadi lebih dari 61 tahun. Dalam kurun waktu yang sama, angka kematian bayi menurun dari 142 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu, pertumbuhan penduduk juga dapat dikendalikan melalui program Keluarga Berencana (KB). Selama dasawarsa 1970-an laju pertumbuhan penduduk mencapai sekitar 2,3% per tahun. Pada awal tahun 1990-an, angka tadi sudah dapat diturunkan menjadi sekitar 2,0% per tahun.

B. Masalah dan Tantangan dalam Pembangunan Pertanian

Tantangan dan permasalahan mendasar pembangunan sektor pertanian berkaitan dengan sarana prasarana, permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan petani, yang masih memerlukan penanganan yang berkelanjutan disamping munculnya persoalan-persoalan baru. Walaupun dihadapkan pada berbagai permasalahan dan hambatan, sektor pertanian telah mampu menunjukkan keberhasilan dan perkembangan yang menggembirakan.

Khusus untuk masalah lahan pertanian, rendahnya perluasan sawah irigasi di Indonesia antara lain disebabkan oleh derasnya konversi lahan sawah beririgasi sejak lebih dari dua dasawarsa terakhir khususnya di pulau Jawa. Antara tahun 1978 – 1998, misalnya konversi lahan sawah irigasi adalah sebesar satu juta ha.

Padahal kenyataannya sawah irigasi masih tetap merupakan sumberdaya lahan yang terpenting dalam mendukung produksi padi. Pangsa areal panen sawah masih memberikan kontribusi sebesar sekitar 90 persen sedangkan pangsa produksi berkisar 95 persen. Bila terjadi penurunan luas sawah irigasi yang tidak terkendali maka akan mengakibatkan turunnya kapasitas lahan sawah untuk memproduksi padi.

Lebih dari itu jika proses degradasi kualitas jaringan irigasi terus berlanjut maka eksistensi lahan tersebut sebagai sawah sulit dipertahankan. Yang segera akan terjadi adalah alih fungsi lahan sawah tersebut ke penggunaan lain (pertanian lahan kering ataupun ke peruntukan non pertanian).

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dalam UU RI No. 7 tahun 1996 yang mengadopsi FAO (Food Association Organization), didapat 5 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu:
  1. Kecukupan ketersediaan pangan
  2. Stabilitas ketersediaan pangan
  3. Fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun
  4. Aksesibilitas / keterjangkauan terhadap pangan
  5. Kualitas / keamanan pangan
C. Faktor-faktor untuk Mencapai Swasembada Pangan

Radius Prawiro pada tahun 1998 menjabarkan beberapa langkah kunci yang pernah diambil dalam perjalanan ke arah swasembada beras, diantaranya:

1.Bulog, Dewan Logistik Pangan, dan Harga-harga Beras.

Di antara lembaga-lembaga tersebut, Buloglah yang paling berperan dalam pencapaian swasembada beras. Bulog tidak terlibat langsung dalam bisnis pertanian, melainkan hanya dalam urusan pengelolaan pasokan dan harga pada tingkat ansional.

Bulog sengaja diciptakan untuk mendistorsi mekanisme harga beras dengan manipulasi untuk memelihara pasar yang lebih kuat. Selama tahun-tahun pertamanya dalam dekade 70-an, Bulog secara bertahap menaikkan harga dasar beras untuk petani. Pada pertengahan dekade 80-an, ketika Indonesia surplus beras, Bulog mengekspor beras ke luar negeri untuk mencegah jatuhnya harga. Tindakan ini membantu memelihara stabilitas pasar.

2. Teknologi dan Pendidikan.

Sejak tahun 1963, Indonesia memperkenalkan banyak program kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani. Pemerintah berjuang untuk memperkenalkan teknologi pertanian kepada para petani. Di samping itu, pemerintah juga menekankan pendidikan untuk menjamin teknik dan teknologi baru dimengerti dan digunakan secara benar agar dapat meningkatkan produksi pangan. Faktor lain yang berperan penting dalam meningkatkan hasil padi adalah peningkatan penggunaan pupuk kimia.

3. Koperasi Pedesaan.

Pada tahun 1972, ketika Indonesia kembali mengalami panen buruk, pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi sebagai suatu cara untuk memperkuat kerangka kerja institusional. Ada dua bentuk dasar dari koperasi, pada tingkat desa ada BUUD (Badan Usaha Unit Desa).Pada tingkat kabupaten, ada koperasi serba usaha yang disebut KUD (Koperasi Unit Desa). Koperasi juga bertindak sebagai pusat penyebaran informasi atau pertemuan organisasi.

4. Prasarana.

Banyak aspek pembangunan prasarana yang secara langsung ditujukan untuk pembangunan pertanian, dan semuanya secara langsung memberikan kontribusi untuk mencapai swasembada beras. Sistem irigasi merupakan hal penting dalam pembangunan prasarana pertanian. Pekerjaan prasarana lain yang berdampak langsung dalam pencapaian tujuan negara untuk berswasembada beras adalah program besar-besaran untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan dan pelabuhan.

D. Penghargaan FAO saat Mencapai Swasembada Pangan

Sosok Soeharto dalam sejarah Indonesia banyak mendulang prestasi terutama dalam pembangunan ekonomi. Setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, dia berhasil mengangkat perekonomian negara dari kemunduran yang panjang, bahkan pernah divonis ekonom Benjamin Higgins, sebagai kronis dan tak berprospek. Hasil pembangunan era Soeharto “boleh dikatakan” dapat dinikmati hampir semua rakyat.

Sejarah mencatat ketika Indonesia yang masih berusia 20 tahun dan relatif muda, diguncang konflik politik dengan puncaknya pemberontakan G 30 S/PKI, salah satu penyebabnya adalah faktor kemiskinan dan kelangkaan pangan. Maka, Presiden RI pada waktu itu, Soeharto, mengawali masa-masa pemerintahannya dengan bertumpu pada sektor agraria dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah pada revolusi pangan.

Berbagai aturan diberlakukan melalui program intensifikasi massal, bimbingan massal untuk meningkatkan produksi pertanian. Bibit unggul padi diberikan, teknologi tanam juga diterapkan sehingga jika secara tradisional sawah-sawah biasanya hanya menghasilkan satu kali panen dalam setahun, maka setelah revolusi itu pun diterapkan, panen padi bisa berlangsung dua hingga tiga kali dalam setahun.

Puncaknya adalah ketika pada 1984 Indonesia dinyatakan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan beras atau mencapai swasembada pangan. Organisasi Pangan Dunia (FAO) pun mengundang Soeharto untuk menerima penghargaan atas prestasinya.

Ini adalah salah satu prestasi besar yang pernah diterima Soeharto di kancah internasional. Sebagai wujud rasa syukurnya, Soeharto pun juga membawa buah tangan, yaitu gabah sebanyak 100.000 ton yang dikumpulkan secara gotong royong dan sukarela oleh petani Indonesia untuk diteruskan kepada warga-warga yang mengalami kelaparan di berbagai belahan dunia, khususnya di Afrika.

“Bantuan antar petani ini merupakan sejarah yang pertama kali terjadi di dunia, sekaligus merupakan indikasi, keberhasilan pertanian saat itu di Indonesia,” demikian tertera pada halaman Soeharto Center.

Gabah sebanyak 100.000 ton yang dikumpulkan secara gotongroyong dan sukarela oleh petani Indonesia, diserahkan kepada FAO (Food and Agriculture Organitazion) lewat HM Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Gabah itu kemudian diteruskan kepada warga-warga yang mengalami kelaparan di berbagai belahan dunia, khususnya di Afrika. Bantuan antar petani ini merupakan sejarah yang pertama kali terjadi di dunia, sekaligus merupakan indikasi, keberhasilan pertanian saat itu di Indonesia.

Indonesia berhasil berswasembada beras tahun 1984 setelah sekian lama menjadi pengimpor beras terbesar di dunia. Sebagai perbandingan, jika tahun 1969 Indonesia hanya mampu memproduksi beras sekitar 12,2 juta ton, pada tahun 1984 bisa mencapai 25,8 juta ton.

Ketimpangan antara negara-negara maju dan negara berkembang tampak nyata, dengan dihasilkannya lebih dari separuh poduksi pangan dunia oleh negara-ngara maju, padahal kawasan-kawasan negara maju itu hanya berpenghuni sepertiga dari penduduk dunia. Negara-negara maju menghasilkan produksi pangan lebih dari dua setengah kali lipat dari produktivitas pangan negara-negara yang masih sedang membangun.

Keprihatinan yang mendalam, saat negara berkembang masih kekurangan pangan, sementara negara maju malah mengurangi produksi pangannya demi stabilitas harga. Indonesia di bawah kempimpinan Presiden Soeharto melakukan berbagai upaya lewat keputusan politiknya dengan memusatkan perhatian pada pembangunan pertanian. Hal itu dimanifestasikan dengan penyediaan anggaran pembangunan negara di sektor pertanian dan irigasi.

Mengingat memperluas lahan pertanian memerlukan dana yang cukup besar, dalam pelaksanaanya lebih menitikberatkan kepada cara usaha intensifikasi, yakni dengan menaikkan produksi tertutama produktivitas padi pada areal yang telah ada.

Tantangan itu cukup besar, mengingat sebelumnya, rata-rata kehidupan petani sangat miskin yang juga miskin pengetahuan dan memiliki lahan sempit. Di Indonesia, rata-rata petani hanya memiliki setengah Ha lahan sebagai tumpuan usaha taninya. Mereka juga tak mampu membeli pupuk, bibit unggul, obat-obatan hama dan cara tradisional yang digunakan, sehingga sulit untuk menaikkan produksi pangan mereka.

Instruksi kepada para petani, tak cukup hanya anjuran dan uraian. Petani takkan puas jika tidak ditunjukkan bukti. Karena itu, lahan-lahan percontohan pun dibangun, seiring dengan dikerahkannya tenaga-tenaga penyuluhan dan bimbingan yang disebut Intensifiaksi massal (Inmas) dan Bimbingan massal (Bimas). Upaya itu bukan tidak punya hambatan.

Dengan segala daya dan keinginan bersama untuk menaikkan prouksi pertanian itu, berbagai koreksi pun dilakukan. Tahun 1984, merupakan puncak produktivitas pangan Inonesia. Yang semula tak kurang dari 2 juta ton pertahun, beras diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan, maka tahun 1984 telah bisa memenuhi kebutuhan sekitar 160 juta penduduk (saat itu) dan bahkan secara gotong royong petani Indonesia mengumpulkan gabah secara sukarela sebesar 100.000 ton untuk disumbangkan kepada petani dunia lain yang kekurangan pangan.

Keberhasilan ini telah membuat FAO yang saat itu Mr. Edouard Saouma sebagai Direktur Jenderalnya, mengundang Presiden Soeharto untuk bicara pada forum dunia, tepatnya tanggal 14 November 1985. Dalam ulang tahunnya yang ke-40, organisasi pangan dan pertanian PBB itu, mempersilakan Soeharto untuk berbicara tentang pengalaman sehingga pada hal-hal teknis pelaksanaan dalam upaya menaikan tingkat produktivitas dengan mencapai tingkat berswasembada pangan tersebut.

Berbicara lebih dari setengah jam, Soeharto menyatakan, bahwa negara-ngara maju mempunyai tanggungjawab dan kemampuan untuk memberi kesempatan kepada negara-ngara yang sedang membangun untuk ikut maju dan sejahtera dalam mnggalakkan pembangunan ekonomi dunia yang lebih adil dan merata.

“Dari pada kemampuan dan modal besar yang tersedia digunakan untuk adu kekuatan senjata yang menjurus kepada kesengsaraan dan penderitaan manusia, lebih baik dipergunakan untuk memenuhi tanggungjawab (kemanusiaan) itu, sehingga terwujud suatu tatanan hubungan dan kerjasama internasional yang mendatangkan keadilan sosial yang merata di seluruh dunia. Itulah yang menjadi idam-idaman semua umat di dunia.”

Presiden Soeharto menjelaskan pula pada forum tersebut, bahwa bangsa Indonesia ingin membangun manusia Indonesia yang utuh, yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani seperti budaya yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya yang merupakan pandangan hidup sebagai bangsa.

Bulan Juli 1986, Direktur Jenderal FAO, Eddouard Saouma menyebut Soeharto sebagai lambang perkembangan pertanian Internasional, tiba di Jakarta untuk menyerahkan penghargaan berupa medali emas FAO. Medali yang terdiri dari dua jenis, yakni yang berukuran kecil dan satunya lebih besar, berukiran timbul bergambar Soeharto dengan tulisa “President Soeharto Indonesia” dan sisi lain bergambar seorang petani yang sedang menanam padi, bertuliskan “From Rice Imoprter to Self-Sufficiency”.

Pada tahap pertama, medali itu dicetak dalam jumlah cukup banyak yang terbuat dari emas, perak dan perunggu. Pencetakan berikutnya untuk dijual yang hasilnya akan dipergunakan untuk membantu negara-negara yang sedang kelaparan, selain juga untuk aktivitas FAO dan negara-negara yang membutuhkan bantuan FAO.



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi swasembada pangan adalah keadaan dimana suatu negara mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dalam bidang pangan. Pada tahun 1980-an di Indonesia pernah mencapai swasembada pangan, walaupun itu hanya untuk swasembada beras.

Namun di era reformasi seperti sekarang ini, dalam dunia perekonomian sudah tercampur oleh warna sosial politik dan faktor–faktor lain sehingga membuat kebijakan swasembada pangan mulai terabaikan.

Akibatnya sampai saat ini pun swasembada pangan di Indonesia masih belum tercapai. Mengapa belum tercapai, karena dilihat dari kondisi dan fakta–fakta yang terjadi saat ini, seperti pemerintah yang masih membuka jalur impor. Selain itu saat ini bisa dikatakan bahwa politik anggaran pemerintah tidak memihak sektor pertanian.

Tidak tercapainya swasembada pangan juga karena beberapa faktor–faktor hambatan, seperti kurangnya lahan pertanian karena pembuatan gedung–gedung yang lebih meluas, produk luar yang notaben nya lebih baik, benih yang kurang berkualitas, berkurangnya para petani, tidak menentunya cuaca serta harga pupuk yang semakin mahal, dan masih banyak faktor lainnya.

Namun sebenarnya pada kenyataannya untuk beras sendiri sudah hampir swasembada, namun pemerintah masih saja membuka jalur impor. Namun, untuk mencapai swasembada bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus ambil membantu.

Untuk masyarakatnya sendiri harus bisa mendukung produksi dalam negeri, dan jangan terlalu berpihak pada barang impor. Selain itu sebagai masyarakat Indonesia harus puas dengan kualitas produk sendiri, ini juga bisa dijadikan untuk kesejahteraan petani. Sebagai masyarakat kita harus selalu mendukung, mengkoreksi, dan membenahi produksi dalam negeri sendiri.


EmoticonEmoticon